Suarapesantren.com – Penguatan profesionalitas guru dan ustaz pesantren mulai mendapat perhatian lebih serius. Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, muncul kebutuhan untuk menghadirkan sistem pendidikan profesi yang mampu mengakui kompetensi para pendidik pesantren tanpa menghilangkan tradisi keilmuan yang menjadi ciri khasnya.
Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Publik dan Bedah Undang-Undang Pesantren bertema “Membincang Pendidikan Profesi Ustaz pada Jenis Pendidikan Pesantren Jalur Formal (SPM dan PDF)”. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP) ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi kepesantrenan untuk membahas arah serta tantangan pengembangan profesi ustaz. dilansir dari kemenag.go.id
Diskusi menghadirkan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Mastuki; Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Suwendi; serta Presiden Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I), M. Tata Taufik. Kegiatan tersebut juga diikuti pejabat Kementerian Agama pusat dan daerah, pengasuh pesantren, akademisi, serta masyarakat umum.
Kemenag Pertimbangkan Skema RPL dan PPG bagi Ustaz
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Formal Ditjen Pesantren Kemenag, Mastuki, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan profesi bagi guru dan ustaz pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) serta Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).
Sejumlah skema sedang dipertimbangkan untuk membuka akses pendidikan profesi bagi pendidik pesantren. Di antaranya mekanisme fast-track melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta desain Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.
Menurut Mastuki, pengembangan skema tersebut harus tetap berlandaskan regulasi yang berlaku. Pada saat yang sama, kebijakan juga perlu mempertahankan karakteristik dan subkultur pesantren yang memiliki sistem pendidikan tersendiri.
“Upaya ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi regulasi dan mempertahankan distingsi serta karakteristik pesantren yang berbeda dengan sekolah maupun madrasah,” ujar Mastuki, Kamis (5/11/2026).
Ia mengungkapkan, tantangan utama saat ini adalah merancang mekanisme RPL dan pendidikan profesi yang tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di pesantren. Sebab, proses peningkatan kompetensi pendidik harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan tradisi pendidikan yang telah lama berkembang.
Selain itu, pendidikan profesi juga harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak guru dan ustaz pesantren. Keseimbangan antara pengakuan profesional, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian identitas pesantren menjadi aspek penting dalam penyusunan kebijakan.
Pengakuan Negara Perlu Diikuti Peningkatan Kesejahteraan
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Suwendi, menilai dukungan negara terhadap profesi guru dan ustaz pesantren merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap keberadaan pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Menurutnya, rekognisi atau pengakuan tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan bagi pendidik pesantren untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program tersebut memiliki implikasi penting terhadap penguatan profesionalitas pendidik, termasuk peluang memperoleh tunjangan sertifikasi.
Meski demikian, penerapan pendidikan profesi bagi guru dan ustaz pada jalur pendidikan pesantren tidak bisa disamakan begitu saja dengan satuan pendidikan formal lainnya.
SPM dan PDF memiliki tradisi keilmuan, sistem pembelajaran, serta budaya akademik yang khas. Karena itu, desain pendidikan profesi perlu disesuaikan agar mampu mengakomodasi karakteristik tersebut tanpa mengurangi standar profesionalitas pendidik.
Kompetensi Khas Pesantren Perlu Masuk dalam Standar Profesi
Sementara itu, M. Tata Taufik dari Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I) menyoroti pentingnya merumuskan model pendidikan profesi ustaz yang berangkat dari tradisi dan kebutuhan pesantren.
Menurutnya, pengembangan profesi ustaz tidak cukup hanya mengukur kemampuan mengajar berdasarkan standar umum. Ada sejumlah kompetensi khas pesantren yang juga perlu mendapatkan pengakuan dalam sistem pendidikan profesi.
Aspek tersebut meliputi penguasaan turats, sanad keilmuan, pengalaman mengajar, keteladanan, hingga kemampuan pengasuhan. Seluruhnya merupakan bagian penting dari peran seorang ustaz dalam lingkungan pendidikan pesantren.
Pengakuan terhadap kompetensi tersebut dinilai penting agar sistem pendidikan profesi tidak mengabaikan pengalaman dan kapasitas yang telah dimiliki para pendidik pesantren selama bertahun-tahun.
Selain kompetensi, akses terhadap pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, serta tata kelola penyelenggaraan pendidikan profesi juga menjadi perhatian. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidik sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pendidikan pesantren.
JMP Dorong Pengakuan bagi Ustaz Senior
Ketua Jaringan Masyarakat Pesantren, Muhammad Abror, menegaskan bahwa tuntutan terhadap profesionalitas ustaz perlu diimbangi dengan tanggung jawab negara dalam menyediakan pembinaan dan kesejahteraan yang memadai.
Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pengakuan terhadap ustaz senior yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mendidik dan membina santri.
“Jika negara menuntut profesionalitas dari ustadz, negara juga harus menghadirkan pembinaan, pengakuan karier, dan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Termasuk memberi ruang pengakuan bagi ustadz senior melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang berkeadilan.”
Menurut Abror, keberadaan RPL dapat menjadi salah satu jalan untuk mengakui pengalaman dan kompetensi pendidik pesantren yang telah terbentuk melalui proses pengabdian panjang. Dengan mekanisme yang tepat, pengalaman tersebut dapat diperhitungkan dalam sistem pendidikan profesi.
Ia menambahkan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari upaya JMP untuk menghubungkan aspirasi masyarakat pesantren dengan proses penyusunan kebijakan pemerintah.
“Bagi Jaringan Masyarakat Pesantren, forum ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjembatani aspirasi masyarakat pesantren dengan proses perumusan kebijakan pemerintah,” ujar Abror.
Mencari Titik Temu Profesionalitas dan Tradisi Pesantren
Pembahasan pendidikan profesi ustaz pada jalur SPM dan PDF memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membangun sistem pengakuan kompetensi yang lebih sesuai dengan karakter pendidikan pesantren.
Di satu sisi, pendidik pesantren membutuhkan akses terhadap peningkatan profesionalitas, pengakuan karier, dan kesejahteraan. Di sisi lain, kebijakan yang disusun harus tetap menghormati tradisi keilmuan, sistem pembelajaran, serta budaya pengasuhan yang menjadi identitas pesantren.
Skema RPL dan PPG menjadi dua opsi yang tengah dibahas untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Namun, penerapannya memerlukan perencanaan yang matang agar tidak membebani aktivitas pendidikan maupun menggeser kekhasan pesantren.
Melalui diskusi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan organisasi kepesantrenan, diharapkan lahir rumusan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, peningkatan kualitas pendidikan profesi ustaz dapat berjalan seiring dengan penguatan tradisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakter tersendiri.
⇒Berita Seputar Pesantren. Kunjungi dan Follow Kami di ⇒ GOOGLE NEWS ⇐
