SUARA PESANTREN | Surabaya–Selain sebagai pusat pendidikan dan dakwah, kehadiran Pesantren di masyarakat juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi syariah. Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) 2023.
Sebagai pusat pendidikan, Pesantren berkewajiban untuk menyiapkan para santrinya agar menjadi orang-orang yang paham ilmu agama. Tidak hanya memiliki kemampuan dalam membaca kitab-kitab dasar secara tekstual saja. Tetapi juga mampu memahami secara kontekstual sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Pesantren tidak hanya mengajari santri membaca kitab kuning saja. Tapi juga harus menjadikannya sebagai orang-orang solutif yang mampu memecahkan problematika di masyarakat. Menjadi orang-orang yang ber-ijtihad. Karena banyak masalah-masalah baru yang dulu belum ada di kitab-kitab, masalahnya belum muncul. Apalagi persoalan ekonomi yang sangat banyak sekali. Juga masalah kedokteran, sosial bahkan politik,” tegas Wakil Presiden pada hari Jumat (11/8/2023) siang.
Maka dari itu, dalam agenda nasional yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron tersebut, Wakil Presiden menekankan tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi Pesantren pada sektor riil yang diintegrasikan dengan keuangan syariah. Tentunya melalui penguatan pembangunan ekosistem utama dan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum IPI, Abdul Muhaimin melaporkan, sebagai induk organisasi pesantren, IPI memiliki jaringan yang meliputi 33 Dewan Wilayah. Sedikitnya terdapat 400 Dewan Cabang dengan visi mengokohkan agama, meneguhkan bangsa dan mengimplementasikan misinya. Mandiri, Berdaya dan Inovatif (MADAIN).
“Dengan adanya perhelatan nasional IPI, Pesantren diharapkan mampu menjadi dinamisator di setiap wilayahnya. Sehingga mampu menjadi kompas kehidupan masyarakat di era disrupsi, khususnya di bidang keagamaan. Sekaligus menjadi benteng dari masuknya berbagai faham keagamaan yang mengancam moralitas dan keutuhan bangsa,” tandasnya dalam forum yang digelar di Srijaya, Kota Surabaya selama dua hari tersebut.
Hadir dalam kegiatan, para ulama se-Jawa Timur, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi. Berikut Walikota Surabaya Erry Cahyadi dan Forkopimda Jawa Timur. [fnk]
⇒Berita Seputar Pesantren. Kunjungi dan Follow Kami di ⇒ GOOGLE NEWS ⇐
