SUARA PESANTREN | Jakarta–Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren.
“Menko Bidang Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri dan UMK di sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.
Untuk itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah”, Jumat (27/5/2022).
Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90 persen pada 2024 yang diharapkan diiringi dengan literasi keuangan yang tinggi.
Pada 2021, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 83,6 persen pada 2021 atau meningkat 2,2 persen dibandingkan 2020.
Pemerintah melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi atau literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas, yang dilakukan guna memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan.
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan, khususnya kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan partisipasi pelajar atau santri dan pemuda dalam keuangan inklusif.
Iskandar turut menekankan bahwa pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat melalui ekonomi syariah, sehingga diharapkan FGD tersebut dapat menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi .
Dengan begitu, kerja sama dengan pemangku kebijakan keuangan inklusif, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, penjaminan, maupun organisasi masyarakat dapat terus dipertahankan dan diperkuat.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dukungan dari BUMN dan BUMD untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim sebanyak 87 persen dan merupakan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah 37 ribu pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri di Indonesia, peran pondok pesantren cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Terlebih lagi, lanjut dia, terdapat sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40 persen dari total pesantren memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.
Adapun kegiatan FGD ini disertai dengan penyerahan simbolis kerja sama peningkatan inklusi keuangan bagi pondok pesantren di Jawa Tengah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT Pegadaian, Bank Jabar Banten (BJB), PT Jamkrindo, dan CV Cemerlang Jaya Makmur.
Turut hadir dalam kesempatan ini Bupati Pekalongan beserta Pimpinan OPD Pekalongan, Ketua DPW Rabithah Alawiyah DIY Jateng, perwakilan mitra dari BUMN/BUMD, dan perwakilan pimpinan pesantren di Pekalongan. [fro]
⇒Berita Seputar Pesantren. Kunjungi dan Follow Kami di ⇒ GOOGLE NEWS ⇐
