Suarapesantren.com – Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pembinaan keagamaan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan kekuatan jaringan sosial, sumber daya, serta santri dan alumni yang tersebar di berbagai daerah, pesantren dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah perdesaan.
Potensi tersebut disoroti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Menurut Muhaimin, pesantren dapat menjadi tempat lahirnya pelaku usaha baru sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh ekosistem yang kuat melalui keterlibatan pemerintah desa, pemanfaatan dana desa, serta kolaborasi berbagai pihak.
“Kalau pesantren yang ada di desa, dana desa, dan pemerintahan tingkat bawah bisa melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang ditopang ekosistem yang kuat, saya yakin kemajuan masyarakat desa bisa kita wujudkan,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Pesantren Jadi Peluang Baru untuk Menggerakkan Ekonomi Desa
Muhaimin menilai, kekuatan pesantren tidak hanya terletak pada aktivitas pendidikan keagamaan. Jaringan sosial yang luas, keberadaan santri, sumber daya yang dimiliki, serta dukungan alumni menjadi modal penting untuk membangun kegiatan ekonomi produktif.
Melalui pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi, pesantren diharapkan mampu menciptakan peluang kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi pesantren memiliki kaitan erat dengan upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perlu menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pesantren semakin mandiri dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Potensi ini sekaligus membuka peluang bagi pesantren untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah masing-masing.
Kemiskinan Perdesaan Masih Menjadi Tantangan
Dorongan penguatan ekonomi pesantren juga dilatarbelakangi kondisi kemiskinan di Indonesia, terutama di wilayah perdesaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen.
Tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen atau 12,10 juta orang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang mencapai 6,34 persen atau 10,83 juta orang.
Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah perdesaan masih menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar. Dalam kondisi ini, pesantren dinilai dapat mengambil peran lebih luas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
Dengan dukungan program yang tepat, pesantren berpeluang menjadi penggerak kegiatan ekonomi lokal, membuka kesempatan usaha, serta memperkuat kemandirian masyarakat di sekitarnya.
Setiap Rupiah Anggaran Negara Harus Berdampak pada Pemberdayaan
Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat secara langsung.
Ia mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan pentingnya peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah dari APBN harus bernuansa dan bermakna pada pemberdayaan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa penggunaan anggaran negara perlu diarahkan pada program yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan mendorong kemandirian.
Dalam konteks pesantren, dukungan pemerintah diharapkan tidak hanya memperkuat kegiatan pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan usaha dan ekosistem ekonomi produktif.
Kemenko PM Siapkan Pesantren Percontohan
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Agama dan mitra terkait akan mengidentifikasi pesantren yang memiliki potensi untuk dijadikan lokasi percontohan pengembangan ekosistem ekonomi.
Program percontohan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang dapat diterapkan secara terukur dan berkelanjutan, sekaligus disesuaikan dengan karakteristik serta potensi masing-masing pesantren.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menambahkan bahwa hasil simposium akan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kandidat lokasi percontohan.
Upaya tersebut diarahkan agar pesantren dapat berfungsi sebagai simpul pemberdayaan masyarakat yang memiliki program jelas, hasil terukur, dan peluang untuk diterapkan di daerah lain.
Melalui penguatan ekosistem sosial-ekonomi pesantren, pemerintah berharap lembaga pendidikan keagamaan ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

