Suarapesantren.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah membuka peluang besar bagi berbagai pihak untuk terlibat, termasuk pesantren. Dan menurut Nahdlatul Ulama melalui PWNU Jawa Tengah, pesantren bukan hanya siap mereka bahkan berada di posisi yang sangat strategis.
Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan hal tersebut dalam sebuah pernyataan di Semarang. Ia melihat kesiapan pesantren bukan sebagai potensi semata, melainkan sebagai realitas yang sudah teruji oleh waktu.
“Pesantren jauh lebih siap. Karena sebelum ada MBG pun, dapur pesantren itu masak ribuan kali, tiga kali dalam sehari. MBG itu kan cuma sehari,” katanya ketika menyampaikan hasil rapat pleno pengurus harian PWNU Jateng. dilansir dari bengkulu.antaranews.com
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam keseharian pesantren, memasak dalam skala besar bukanlah sesuatu yang luar biasa. Justru sebaliknya, itu adalah rutinitas. Setiap hari, dapur pesantren bekerja seperti mesin yang tidak pernah benar-benar berhenti mengolah bahan pangan menjadi makanan yang harus cukup untuk ratusan hingga ribuan santri.
Dari sudut pandang ini, program MBG yang hanya menyediakan satu kali makan per hari terasa seperti tantangan yang jauh lebih ringan. Jika selama ini pesantren mampu menyediakan tiga kali makan dalam sehari dengan sumber daya terbatas, maka keterlibatan dalam program MBG seharusnya bukan menjadi beban tambahan, melainkan perluasan dari apa yang sudah mereka lakukan.
Lebih dari sekadar soal kapasitas memasak, pesantren juga memiliki keunggulan dalam hal manajemen. Pengelolaan dapur dalam skala besar membutuhkan koordinasi yang rapi, distribusi yang efisien, serta pengawasan yang konsisten. Semua itu telah menjadi bagian dari sistem yang berjalan di pesantren selama bertahun-tahun.
Namun, kesiapan ini tidak berarti tanpa catatan. Gus Rozin, sapaan akrab Abdul Ghaffar Rozin, menekankan pentingnya menjaga standar yang telah ditetapkan pemerintah. Program MBG bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi program strategis yang menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, aspek seperti standar dapur, kualitas gizi, hingga akuntansi harus tetap menjadi perhatian utama.
“Dan selama ini, kalau kami melihat, MBG pesantren di Jawa Tengah ini belum banyak. Baru sekitar 11 atau 12 MBG berbasis pesantren. Saya kira itu bisa menjadi pertimbangan BGN (Badan Gizi Nasional) dalam hal ini,” kata Gus Rozin.
Pernyataan ini membuka ruang refleksi. Di satu sisi, pesantren memiliki kapasitas yang besar. Di sisi lain, keterlibatan mereka dalam program MBG masih terbatas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan implementasi.
Dalam konteks pembangunan sosial, hal ini menjadi peluang yang sangat penting. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Dengan melibatkan pesantren dalam program MBG, pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga memperkuat basis pelaksanaannya di tingkat lokal.
Lebih jauh lagi, keterlibatan pesantren dapat menciptakan efek berlapis. Pertama, dari sisi gizi, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas asupan makanan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Kedua, dari sisi ekonomi, aktivitas dapur dalam skala besar dapat mendorong permintaan terhadap bahan pangan lokal, mulai dari beras, sayur, hingga protein hewani.
Dalam praktiknya, dapur pesantren sering kali sudah terhubung dengan jaringan pemasok lokal. Petani, pedagang pasar, hingga pelaku usaha kecil menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung operasional dapur. Dengan demikian, integrasi pesantren dalam program MBG berpotensi memperkuat ekonomi lokal secara tidak langsung.
Namun, ada tantangan yang tidak bisa diabaikan. Standarisasi menjadi salah satu isu utama. Program yang menggunakan anggaran negara menuntut transparansi dan akuntabilitas. Pesantren yang ingin terlibat perlu menyesuaikan sistem pengelolaannya agar sejalan dengan regulasi yang berlaku.
Di sinilah peran pemerintah menjadi krusial. Dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, hingga penyediaan infrastruktur dapat membantu pesantren memenuhi standar yang dibutuhkan. Tanpa dukungan tersebut, potensi besar yang dimiliki pesantren bisa saja tidak termanfaatkan secara optimal.
Selain itu, penting juga untuk melihat dimensi sosial dari keterlibatan pesantren. Dalam banyak kasus, pesantren memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sekitar. Mereka bukan hanya institusi pendidikan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial. Hal ini dapat menjadi keunggulan dalam membangun kepercayaan terhadap program MBG.
Kepercayaan adalah faktor penting dalam keberhasilan program publik. Ketika masyarakat melihat bahwa program dijalankan oleh pihak yang mereka kenal dan percaya, tingkat penerimaan cenderung lebih tinggi. Dalam hal ini, pesantren memiliki modal sosial yang kuat.
Di sisi lain, keterlibatan pesantren juga dapat memberikan pengalaman baru bagi para santri. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Ini dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter mengajarkan tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial.
Jika dilihat lebih luas, integrasi pesantren dalam program MBG mencerminkan pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas. Alih-alih mengandalkan satu pihak, program ini membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.
Pendekatan seperti ini memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan. Ketika program dijalankan oleh aktor-aktor lokal yang memiliki keterikatan dengan komunitas, peluang untuk bertahan dalam jangka panjang menjadi lebih besar.
Namun, keberhasilan pendekatan ini tetap bergantung pada koordinasi yang baik. Pemerintah, melalui lembaga seperti Badan Gizi Nasional, perlu memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya masing-masing. Tanpa koordinasi yang jelas, potensi konflik atau ketidakefisienan bisa saja muncul.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, satu hal yang jelas: pesantren memiliki posisi yang unik. Mereka berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas, antara pendidikan dan pemberdayaan, antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan praktis.
Program MBG, dalam konteks ini, bukan hanya tentang menyediakan makanan. Ia adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan dalam upaya tersebut, pesantren dapat menjadi mitra yang sangat berharga.
Di dapur-dapur yang telah lama bekerja dalam diam, kini ada peluang untuk berkontribusi lebih luas. Bukan hanya untuk santri, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih besar. Dari wajan-wajan besar yang terus mengepul, lahir bukan hanya makanan, tetapi juga harapan bahwa pengalaman yang telah teruji dapat menjadi solusi bagi tantangan masa kini.
Dengan kesiapan yang dimiliki, serta dukungan yang tepat, pesantren di Jawa Tengah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Sebuah peran yang tidak hanya strategis, tetapi juga bermakna, karena menyentuh kebutuhan paling mendasar: pangan yang layak bagi semua.

