Suarapesantren.com – Pondok pesantren tidak hanya memiliki peran penting dalam pendidikan agama dan dakwah, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendorong pesantren untuk mulai memperkuat unit usaha, menguasai manajemen modern, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam Forum Bisnis Pesantren pada ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Menag didampingi Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said.
Menag menilai pesantren memiliki posisi strategis karena dekat dengan kehidupan masyarakat akar rumput (grass root). Dengan jaringan sosial yang kuat, pesantren dinilai mampu menjadi penghubung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas penerapan ekonomi syariah.
Kesadaran Ekonomi Syariah Baru 8 Persen
Dalam pemaparannya, Nasaruddin mengungkapkan bahwa kesadaran ekonomi syariah masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai 8%. Di sisi lain, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian pada peningkatan taraf hidup masyarakat lapisan bawah.
Menurutnya, pesantren memiliki hubungan erat dengan kelompok masyarakat tersebut sehingga berpotensi memainkan peran lebih besar dalam mendorong kemandirian ekonomi.
“Dan dengan demikian tentu akan berdampak dengan komunitas pesantren, karena pesantren itu betul-betul partner masyarakat bawah. Pesantren betul-betul pemimpin, pembina masyarakat grass root.” dilansir dari kemenag.go.id
Meski demikian, Menag tidak menampik bahwa akses terhadap layanan perbankan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pondok pesantren. Karena itu, ia mengapresiasi perhatian serta program khusus Bank Indonesia (BI) yang diarahkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi pesantren.
Menag menegaskan, penguatan ekonomi menjadi kebutuhan penting agar pesantren mampu berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Tidak bisa kita bicara banyak tentang perkembangan tanpa penguasaan ekonomi dalam dunia modern seperti sekarang. Maka itu tidak ada cara lain, pondok pesantren itu harus berbisnis,” tegas Menag.
Minimarket Pesantren hingga Manajemen Profesional
Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pesantren, menurut Nasaruddin, adalah mengembangkan unit usaha untuk memenuhi kebutuhan internal. Misalnya, mendirikan minimarket yang menyediakan kebutuhan santri, pengajar, dan masyarakat di sekitar pesantren.
Selain menjadi sumber pendapatan, usaha semacam ini dapat membangun kebiasaan ekonomi yang melibatkan komunitas pesantren. Perputaran uang di lingkungan sendiri diharapkan turut memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan dan masyarakat.
“Tentu kita belanja ke minimarketnya pesantren, minimarketnya masjid, membeli sambil beramal, berkah pasti halal di situ kan,” tutur Menag.
Ia berharap dukungan Bank Indonesia dan berbagai lembaga keuangan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pesantren untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Nah, jadi sudah saatnya sekarang ini, melalui sentuhan Bank Indonesia dan pihak-pihak lembaga keuangan yang lain, Insyaallah umat bangsa Indonesia akan berkah,” imbuhnya.
Selain mengembangkan bisnis, Menag mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola yang profesional. Pimpinan pesantren perlu mampu menyeimbangkan kemampuan memimpin dengan keterampilan mengelola organisasi, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha.
“Sudah saatnya kita mengadopsi pola-pola kepemimpinan yang sifatnya manajemen profesional. Bukan berarti selama ini tidak profesional,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti perbedaan antara kemampuan memimpin dan kemampuan manajerial. Keduanya dinilai perlu berjalan beriringan agar pesantren dapat mengelola potensi yang dimiliki secara lebih efektif.
“Banyak tokoh hanya mampu menjadi leaders yang baik, tapi tidak mampu menjadi manajer yang baik. Atau sebaliknya, banyak tokoh hanya mampu menjadi manajer yang baik, tapi gagal menjadi leaders yang baik,” kata Menag.
Melalui penguatan bisnis dan manajemen modern, Nasaruddin berharap pesantren semakin berkembang dan memiliki daya tarik yang lebih kuat di tengah masyarakat. Ia ingin pesantren tidak sekadar dipandang sebagai pilihan alternatif pendidikan, melainkan menjadi sebuah keharusan (imperative) bagi para orang tua.
BI Bina 870 Pesantren dengan Lebih dari 1.500 Unit Usaha
Sejalan dengan dorongan Menag, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Suryono, menegaskan bahwa pesantren memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Perannya tidak terbatas pada pendidikan dan dakwah, tetapi juga mencakup pengembangan usaha serta pemberdayaan ekonomi umat.
“Pesantren bukan hanya menjadi pusat pembelajaran tapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Suryono memaparkan, saat ini BI telah membina 870 pesantren dengan lebih dari 1.500 unit usaha. Berbagai program telah dikembangkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, mulai dari sektor pangan hingga pemasaran produk.
Program tersebut antara lain Air Berkah Indonesia (AMDK) yang menjangkau 200 pesantren, program Tani Berkah berbasis teknologi modern, sinergi HEBITREN, platform marketplace PESANTARA, serta penguatan dana sosial keagamaan melalui Wistren (Yayasan Wakaf Infak Zakat Sedekah).
Beragam inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha pesantren sekaligus memperluas akses pembiayaan yang inklusif. Dengan dukungan yang tepat, unit usaha pesantren diharapkan mampu tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
Kolaborasi Jadi Kunci Kemandirian Ekonomi Pesantren
Meski jumlah pesantren yang telah mendapatkan pembinaan cukup besar, Suryono mengakui bahwa tingkat kemandirian ekonomi setiap pesantren masih berbeda. Ada lembaga yang sudah mampu membiayai kebutuhannya sendiri, tetapi ada pula yang masih memerlukan dukungan.
“Selama ini, ada pesantren yang sudah mampu ya membiayai sendiri, tapi masih juga ada pesantren-pesantren yang belum, belum mandiri. Nah ini, ini tentunya harapan kita ke depan semua pesantren yang ada di Indonesia mandiri semua dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Suryono.
Ia menilai, upaya memperkuat kemandirian tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pengelola unit usaha pesantren perlu membangun kerja sama yang saling mendukung.
“Nah, akselerasi pengembangan usaha pesantren membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang makin kuat. Keterlibatan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga ekonomi pesantren menjadi penting dalam membangun ekonomi, ekosistem pembiayaan yang inklusif, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Suryono menambahkan, kolaborasi dengan Kementerian Agama dan pimpinan pesantren menjadi kekuatan penting dalam memperluas dampak program pengembangan ekonomi syariah.
“Jadi Bank Indonesia tidak punya kemampuan yang tinggi kalau sendiri, tetapi sinergi dengan Kemenag, dengan para pimpinan pesantren dan lain sebagainya itu menjadi kekuatan yang dahsyat,” pungkas Suryono.
Dorongan pengembangan bisnis dan manajemen modern ini menegaskan bahwa pesantren memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam perekonomian nasional. Dengan tata kelola yang profesional, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor, pesantren diharapkan semakin mandiri dan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
⇒Berita Seputar Pesantren. Kunjungi dan Follow Kami di ⇒ GOOGLE NEWS ⇐
